By SB, on December 23, 2008

none


Ekstensifikasi dan intensifikasi adalah keniscayaan bagi fiskus, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keniscayaan untuk selalu dilakukan sebagai respon atas naluri yang sangat manusiawi dari wajib pajak, yaitu kalau bisa membayar sedikit (atau bahkan kalau bisa tidak usah membayar) kenapa harus membayar lebih. Naluri yang pada gilirannya menimbulkan upaya-upaya penghindaran pajak, baik melalui celah-celah peraturan perpajakan dengan tax planning, maupun upaya dengan melawan hukum seperti penyelundupan dan penggelapan pajak. Suatu hal yang harus selalu dicermati oleh fiskus, karena memang tidak mudah menyadarkan siapapun untuk secara suka rela merogoh koceknya dalam-dalam untuk membayar pajak yang dengannya tidak mendapat imbalan apapun secara langsung.

Ekstensifikasi dalam skala mikro, fiskus menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar dalam administrasinya. Ekstensifikasi dapat terjadi secara “soft”, yaitu wajib pajak secara suka rela mendaftarkan diri. Atau dapat juga, berdasarkan data yang dimilikinya fiskus melakukan pengukuhan secara jabatan.

Ekstensifikasi dalam skala makro, ada dalam tataran kebijakan. Fiskus mengenakan pajak atas subyek ataupun obyek pajak yang semula belum dikenakan pajak, Ini dilakukan sejalan dengan perkembangan potensi ekonomi, baik melalui perkembangan teknologi industri, perdagangan, transportasi, maupun informasi. Dengan pengkajian yang komprehensif, dapatlah ditentukan subyek ataupun obyek pajak baru yang akan menambah penerimaan pajak.

Dengan intensifikasi, fiskus mencermati apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum.

Sunset Policy yang sedang gencar dikampanyekan oleh Direktorat Jenderal Pajak, adalah kebijakan ekstensifikasi sekaligus intensifikasi. Ekstensifikasi bagi mereka yang belum terdaftar dan intensifikasi bagi yang sudah terdaftar. Dengan fasilitas tidak dikenakannya sanksi administrasi, diharapkan wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar.

Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi di masa lalu

Dimaksud dengan ekstensifikasi di sini adalah ekstensifikasi dalam skala mikro seperti disebut di atas. Di masa lalu ekstensifikasi merupakan salah satu tugas Kantor Dinas Luar, suatu unit dari Direktorat Jenderal Pajak yang kini sudah dihapuskan. Dalam salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah pengendalian wilayah, Petugas Dinas Luar mencermati adakah wajib pajak di wilayah kerjanya yang belum terdaftar.

Dihapusnya unit Kantor Dinas Luar, maka Direktorat Jenderal Pajak kehilangan unit operasional pengendalian wilayah, yang salah satu tugasnya memantau dinamika perkembangan potensi ekonomi di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas misalnya, dikisahkan seorang Petugas Dinas Luar akan membuntuti alat transportasi yang mengangkut semen atau batu bata, di mana akan diturunkan. Potensi ekonomi yang mungkin didapat antara lain, adanya transaksi jual beli bahan bangunan. Ini adalah omzet bagi penjualnya dan bagi pembelinya yang belum terdaftar sebagai wajib pajak akan menambah jumah wajib pajak. Bagi wajib pajak yang telah terdaftar, data tersebut dapat dijadikan tolok ukur kewajaran pemenuhan kewajiban pajak yang telah dilaksananakannya.

Dari kegiatan tersebut akan diperoleh data tentang pajak-pajak yang terhutang. Data yang diperoleh adalah valid dan dapat segera dieksekusi, dibandingkan dengan data yang relevan misalnya IMB yang harus melalui proses panjang untuk memperoleh dan kemudian mengeksekusinya kepada wajib pajak.

Untuk intensifikasi misalnya, seorang Petugas Dinas Luar akan mencermati apakah pembayaran pajak dari wajib pajak yang diamati telah sesuai dengan profil usahanya yang nampak. Kemungkinan kemajuan usahanya sudah tidak sesuai lagi dengan besaran pajak yang dibayarnya, sehingga dapat dilakukan dinamisasi.

Tugas ini memang rawan disalahgunakan oleh Petugas Dinas Luar. Temuan yang diperoleh tidak ditindaklanjuti dengan mendaftarkan wajib pajak tersebut, ataupun tidak melakukan dinamisasi pembayaran pajak. Ini dimungkinkan pada waktu itu karena luasnya cakupan wilayah kerja dan segala sesuatunya dilakukan secara manual, sehingga belum dapat dilakukan pengawasan yang memadai.

Karena kesalahan segelintir oknum petugas, unit Kantor Dinas Luar dihapuskan. Ini bagaikan membakar rumah karena ada tikusnya, bukannya memburu tikus-tikus nakal tersebut. Dengan membakar rumah, tikusnya akan lari dan berpindah (dipindahkan?) ke rumah lain, dengan kemungkinan akan mengulangi kenakalannya dengan modus operandi lain.

Dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak saat ini, tidak jelas apakah tugas pokok dan fungsi pengendalian wilayah dapat dicover oleh KP2KP atau AR pada KPP Pratama.

Walaupun eksistensi Kantor Dinas Luar merupakan sejarah Direktorat Jenderal Pajak masa lalu, barangkali masih layak untuk dkaji kembali. Dengan kemajuan teknologi informasi dan adanya unit pengawasan yang lebih fokus, yang semuanya sekarang ini ada pada Direktorat Jenderal Pajak, serta dengan perbaikan prosedur standar operasi, apakah tidak dimungkinkan unit ini eksis kembali. Setidak-tidaknya dalam unit organisasi yang ada saat ini, dapat mengcover tugas pokok dan fungsi pengendalian wilayah.

Data sebagai dasar ekstensifikasi dan intensifikasi

Di masa kini, ekstensifikasi dan intensifikasi akan lebih mengandalkan pada ketersediaan data. Berbagai data telah dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak, tinggal bagaimana mengolahnya untuk dapat dieksekusi. Sebagaimana dalam tulisan terdahulu (Berita Pajak No. 1619 tanggal 15 September 2008 dengan judul Pengelolaan Data), untuk mencapai hasil optimal, pengelolaan dan pengolahan data harus dilakukan oleh unit tersendiri, yang tidak secara langsung dibebani target penerimaan pajak.

Tugas pokoknya setelah mencari dan memperoleh data berdasarkan perangkat peraturan yang ada, selanjutnya mengolahnya dari data makro atau data global menjadi data mikro, yaitu data untuk wajib pajak tertentu. Outputnya adalah tersedianya data wajib pajak untuk mengukur kepatuhannya. Output tersebut dapat berupa adanya data wajib pajak yang belum terdaftar atau adanya data yang mengindikasikan pembayaran pajaknya belum wajar oleh wajib pajak yang sudah terdaftar. Outcomenya adalah meningkatnya penerimaan pajak.

Output pengelolaan dan pengolahan data dikirimkan kepada unit operasionil untuk dieksekusi. Dimaksud dengan eksekusi data adalah tindak lanjut yang dapat dilakukan atas hasil pengelolaan dan pengolahan data.

Kalau datanya menunjukkan adanya obyek pajak yang subyeknya belum terdatar, dilakukan pengukuhan sebagai wajib pajak, apakah terlebih dahulu dengan himbauan untuk mendaftarkan diri dengan sukarela ataupun dilakukan secara jabatan. Untuk data yang belum dilaporkan wajib pajak yang sudah terdaftar, eksekusi dilakukan agar wajib pajak membayar pajaknya secara benar. Inipun dapat dilakukan melalui himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan seperti telah disebutkan di atas.

Tentu saja pengelolaan dan pengolahan data membutuhkan teknologi informasi yang handal. Tidak diragukan lagi, Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki teknologi informasi yang diperlukan untuk itu. Sehingga masalahnya tinggal bagaimana mengaplikasikannya untuk mencapai hasil yang optimal.

Hasil lain dari pengelolaan dan pengolahan data yang optimal adalah dapat ditunjukkannya kepada sumber data bahwa datanya telah dimanfaatkan dengan benar, Sumber data dapat merasa telah ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan penerimaan keuangan Negara dari sektor pajak Dari sini dapat diharapkan kepercayaan dan kesinambungan arus pemberian data.

Data NOP (Nomor Obyek Pajak) versus Data NPWP (Nomor Pokok Wajib Pjak)

Dari berbagai jenis data yang telah dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak, ada data yang secara otomatis sudah dalam genggamannya, yaitu data NOP dari tanah dan bangunan. Data kepemilikan tanah dan bangunan merupakan salah satu tolok ukur kewajaran pemenuhan kewajiban pajak penghasilan bagi subyek yang memilikinya. Tataran idealnya dalam tahap pertama adalah NOP match dengan NPWP. Berikutnya adalah besaran pajak penghasilan match dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang dimiliki.

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang matching besaran pajak penghasilan dengan NJOP, dalam kenyataannya jumlah NOP jauh lebih besar daripada jumlah NPWP. Memang tidak secara serta merta pemilik tanah dan bangunan dalam skala sangat kecil otomatis harus menjadi wajib pajak yang terdaftar.

Salah satu kendala untuk melakukan matching tersebut adalah belum linknya sistem informasi NOP dengan sistem informasi NPWP. Ini karena dahulunya, masing-masing sistem dibuat oleh dua unit yang berbeda, dan dari sumber pembiayaan yang berbeda pula. Kita berharap untuk menyatukan dua sistem tersebut dapat segera dilakukan oleh unit-unit organisasi DJP yang baru.

Sementara menunggu proses penyatuan sistem, matching tetap dapat dilakukan secara manual. Matching dapat dimulai dari dua arah, baik berdasarkan data NOP maupun data NPWP.

Matching yang dimulai dari arah NOP dilakukan dengan menelusuri pemilik tanah dan bangunan Untuk itu pertama kali dapat dilakukan segmentasi kepemilikan tanah dan bangunan. Prosesnya dimulai dengan melakukan sortasi NJOP tanah dan bangunan berdasarkan urutan tertinggi hingga terendah. Kemudian ditentukan batasan NJOP minimal untuk dilakukan matching dengan NPWP. Semestinya dengan teknologi informasi yang ada, tidaklah sulit untuk melakukan itu.

Matching yang dimulai dari arah NPWP dilakukan berdasarkan daftar harta sebagai lampiran SPT. Tanah dan bangunan yang dilaporkan dalam lampiran SPT ditelusuri NOP-nya.

Matching tersebut baik yang dimulai dari arah NOP maupun dari arah NPWP, karena belum tentu lokasi kepemilikan tanah dan bangunan sama dengan alamat wajib pajak dari NPWP-nya, dapat melampaui wilayah suatu unit operasionil. Inilah salah satu alasan yang memperkuat bahwa pengelolaan dan pengolahan data harus dilakukan oleh unit tersendiri, bukan oleh unit operasional. Unit pengelolaan dan pengolahan data cakupannya secara nasional yang melampaui batasan wilayah unit kerja operasional.

Hasil matching ini berupa link tidaknya antara data NOP dengan data NPWP dan penilaian kewajaran pembayaran pajak penghasilan. Berdasarkan hasil matching dapat dilakukan tindak lanjut oleh unit operasional. Bagi data NOP yang belum ber-NPWP, akan dikukuhkan sebagai wajib pajak. Bagi yang sudah ber-NPWP tapi pembayaran pajak penghasilannya belum wajar dilakukan dinamisasi pembayaran pajaknya.

Pada dasarnya hasil matching ini akan dirasakan langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan, apakah telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar atau belum. Wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar tidak perlu merasa kuatir. Sebaliknya bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar, akan merasakan tidak ada gunanya mengelak, karena Direktorat Jenderal Pajak mempunyai datanya.

Dalam era transparansi, hasil matching dapat dipublikasikan walaupun tidak secara secara detil. Apa yang disampaikan ini bukan ide yang orisinil, karena beberapa dekade yang lalu sudah pernah dilontarkan (penulis lupa oleh siapa), namun saat itu tidak dapat direalisasikan. Mungkin ada pembaca yang masih mengingatnya, siapa pencetus ide ini.

Idenya adalah pada lokasi obyek pajak tanah dan bangunan ditempelkan identitas NOP dan NPWP, seperti plat nomor polisi pada kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu obyek pajak tanah dan bangunan juga diberikan plat nomor sesuai jumlah obyek pajak yang dimiliki, masing-masing dengan kode kepemilikan yang ke berapa.

Kalau obyek pajak tanah dan bangunan tersebut disewakan, maka juga dibuatkan plat nomor penyewanya, sehingga bisa ada lebih dari satu buah plat nomor untuk satu obyek pajak tanah dan bangunan.

Untuk obyek pajak tanah dan bangunan apartemen dengan banyak penghuni/penyewa atau pemiliknya, plat nomornya akan berjajar sejumlah penghuni/penyewa dan pemiliknya. Plat nomor dapat dibedakan untuk pemilik atau penyewa dengan membedakan warna dasarnya.

Kalau ide ini sekarang dapat dilaksanakan, maka dengan mudah akan kelihatan pada suatu komplek perumahan elite misalnya, apakah seluruh penghuninya telah memenuhi kewajiban pajaknya, minimal apakah sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Dari sini secara instant dapat diperoleh masukan adanya obyek pajak tanah dan bangunan yang belum ber-NPWP.

Ide ini kiranya dapat disejajarkan dengan keharusan mencantumkan NPWP pada kop/balngko surat wajib pajak, yang sayangnya juga belum banyak dipatuhi. Memang diperlukan pengkajian, apakah ide sekedar mencantumkan NOP dan NPWP pada lokasi obyek pajak tanah dan bangunan dapat melanggar kerahasiaan wajib pajak atau tidak sebagaimana dimaksud pasal 34 KUP.

Dari segi pembiayaan pembuatan plat nomor dibandingkan hasil yang dapat diharapkan, rasanya bukan soal bagi Direktorat Jenderal Pajak. Kalaupun tidak, barangkali masih dapat diharapkan partisipasi pemerintah daerah. Hasil ekstensifikasi dan intensifikasi ini secara khusus akan meningkatkan penerimaan PBB dan PPh OP, dimana pemerintah daerah memperoleh bagiannya, Adalah wajar saja kalau pemerintah daerah ikut membiayai pengadaan peralatan dan material yang diperlukan Bahkan untuk pemasangan plat nomor tersebut pada lokasi obyek pajak tanah dan bangunan lebih tepat dilakukan oleh aparat pemerintah daerah.

Dengan penghargaan kepada pencetus ide ini dahulu, diharapkan penulisan ini sebagai sumbangan pemikiran dalam optimalisasi penerimaan pajak. Dan akan sangat membahagiakan penulis bila penggalian ulang ide ini mendapat tanggapan dari pembacanya.

tulisan ini telah dimuat dalam majalah Berita Pajak Vol. XLI No. 1625 » 15 Desember 2008



Leave a Reply